Putusan Dirjen Dikti Timbulkan Polemik di Badan Pendidikan

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah berkembang pesat. Sejalan dengan itu, semua pihak berharap kepada mahasiswa akademik untuk meningkatkan kualitas keilmuanya. Dengan teknologi sebagai media untuk memudahkan mengakses semua ilmu, hal ini tidaklah sulit. Namun, ada pula efek negatifnya yaitu maraknya praktek plagiatisme yang sangat mengecewakan berbagai pihak. Untuk meminimalkan hal ini maka hendaknya selain peningkatkan kualitas keilmuan wajib dibarengi dengan kualitas pribadi yang baik dan berkarakter. Selain itu kesadaran akan hakikat ilmu dan pengetahuan, bukan hanya mencari gelar semata.

Pemerintah pun ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Surat edaran yang dikeluarkan oleh  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) tanggal 27, Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, menuai pro dan kontra dari kalangan civitas akademika. Surat tersebut memuat tiga poin yang menjadi syarat lulus bagi mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3 untuk memublikasikan karya ilmiahnya yang isinya berbunyi: 1. Untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah, 2. Untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi  Dikti, 3. Untuk lulusan program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.

Menurut saya putusan tersebut terkesan gegabah dan saya tidak menyetujuinya. Dikarenakan putusan tersebut sangat memberatkan khususnya bagi S1, karna ilmu yang dipelajari hanya bersifat konseptual tidak seperti S2 dan S3 yang sudah tidak asing dengan penelitian. Disamping itu terhambatnya kelulusan akan menjadi hal yang paling ditakuti oleh mahasiswa. Apabila mengajukan jurnal, untuk mengetahui diterima dan ditolaknya pun harus menunggu berbulan-bulan. Ditambah akan ada faktor keberuntungan yang diharapkan oleh mahasiswa akademik yang akan menimbulkan kesenanjangan sosial sesamanya. Persaingan yang sangat ketat akan menimbulkan efek yang negatif pula. Apabila publikasi jurnal di jadikan syarat mutlak terhadap kelulusan maka tidak mustahil kolusi, nepotisme dan plagiatisme baru akan saling bermunculan. Hal ini bahkan bisa saja menjadi bumerang bagi dunia dikti dan akademik kita sendiri.

Putusan Dirjen Dikti perlu diapresiasi dengan positif pula. Harapan pemerintah untuk membudayakan menulis di Indonesia sangatlah baik sekali. Karena apabila menulis maka aspek keterampilan berbahasa secara tidak langsung harus dilakukan. Diantaranya membaca dan berdiskusi. Namun, alangkah lebih baik apabila akan menulis jurnal karya ilmiah harus dengan kesadaran akan kecintaan kepada ilmu pengetahuan bukan karena paksaan. Hal ini juga akan memperbaiki kualitas dari jurnal dan apabila pemerintah bisa memberikan sosialisasi mengenai pengetahuan dan karya ilmiah. Maka karya ilmiah yang kuantitas plus berkualitas juga akan membanjiri jurnal di Indonesia. Dan apabila membentuk budaya harus dengan bertahap tidak usah sekaligus.

DAFTAR RUJUKAN

Admin(2012).”Pro dan Kontra Kebijakan Dikti” dalam link :

http://isolapos.com/2012/02/pro-dan-kontra-kebijakan-dikti/ [09-03-12]

Muhamad Adam(2012).” Hitam Putih Putusan Dikti” dalam link : http://aceh.tribunnews.com/2012/02/25/hitam-putih-keputusan-dikti  [09-03-12]

Admin(2012). “Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah” dalam link : http://mjeducation.co/pro-kontra-kewajiban-publikasi-karya-ilmiah/ [09-03-12]